Investasi di proyek PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi tantangan besar. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyebut skema kepemilikan proyek dan harga jual listrik sebagai dua kendala utama yang mengurangi minat investor swasta.
Padahal, pendanaan dari investor domestik maupun asing dibutuhkan karena proyek energi tersebut diperkirakan memerlukan investasi sekitar US$73 miliar atau setara Rp1.140 triliun.
Skema BOOT dan Tarif Listrik Kurang Menarik Investor
Kendala pertama berkaitan dengan sistem build, own, operate, transfer (BOOT). Melalui skema tersebut, investor membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit selama masa konsesi. Setelah konsesi berakhir, kepemilikan aset harus dialihkan kepada pemerintah atau PT PLN (Persero).
Menurut Fahmy, kewajiban mengalihkan aset setelah masa konsesi membuat skema BOOT kurang menarik bagi investor. Persoalan kedua adalah harga jual listrik dari independent power producer (IPP) kepada PLN yang berada pada kisaran US$0,12 hingga US$0,15 per kilowatt-hour (kWh).
Ia menilai tarif tersebut belum mencapai harga keekonomian yang dapat memberikan kelayakan bisnis bagi pengembang. Tanpa perubahan skema kepemilikan dan penetapan tarif, investor diperkirakan tetap enggan menanamkan modal dalam proyek PLTS Indonesia.
Ketergantungan terhadap modal swasta sulit dihindari karena kebutuhan pembiayaan proyek tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PLN juga dinilai tidak memiliki kemampuan finansial internal yang memadai tanpa mengandalkan utang baru.
Baca Juga: Investasi PLTS: Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Energi Terbarukan
Target Pembangunan PLTS Terlalu Berat: Investasi di Proyek PLTS 100 GW Masih Kurang?
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 30 GWp pada 2026, kemudian 17 GWp pada 2027, 18 GWp pada 2028, dan 30 GWp pada 2029. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang di Indonesia hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GWp.
Indonesia masih harus membangun sekitar 98,5 GWp atau rata-rata 32,82 GWp per tahun selama tiga tahun. Fahmy menilai target tersebut sulit dicapai karena negara-negara berkembang di Asia umumnya hanya mampu menambah kapasitas PLTS sekitar 10 GWp setiap tahun.
Program ini diluncurkan pada 25 Agustus 2026. Tahap awalnya mencakup 14 PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau dengan kapasitas total 5,3 GWp.
Pengembangan dilakukan melalui tiga konsep, yakni PLTS ground mounted di lahan terbuka, PLTS atap, dan PLTS terapung di danau atau badan air. Program tersebut juga akan dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Investasi di proyek PLTS 100 GW membutuhkan dukungan modal swasta, regulasi yang menarik, serta harga listrik yang layak secara bisnis. Tanpa pembenahan skema BOOT dan tarif jual listrik, target pembangunan berisiko sulit diwujudkan sesuai jadwal.
Demikian informasi seputar kendala-kendala investasi di proyek PLTS 100 GW. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Androidbo.Com.