Janji transisi energi, termasuk bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025, masih menjadi angan-angan. (Freepik.com)

Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, komitmen terhadap janji transisi energi dinilai masih jauh dari realisasi. Meski telah menjanjikan target nol emisi sebelum 2050 dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040, hingga kini belum ada langkah nyata yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan bahwa janji transisi energi, termasuk bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025, masih menjadi angan. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengingatkan pentingnya perencanaan energi yang terintegrasi dan terukur untuk memastikan target ini tercapai.

Sesuai target pensiun dini PLTU batu bara pada 2040-2045, langkah ini dapat diterapkan pada 105 unit PLTU dengan kapasitas 25 gigawatt (GW). Hal tersebut berpotensi berkontribusi terhadap hampir setengah pengurangan emisi kumulatif pembangkit listrik on-grid.

Namun, Fabby menekankan perlunya penghentian pembangunan PLTU captive untuk mempercepat proses transisi energi.

Pada sisi lain, subsidi energi fosil yang mencapai Rp386,9 triliun pada 2024 menjadi tantangan besar. Pengurangan subsidi ini perlu dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran, mengingat dampak langsung terhadap harga energi dan daya beli masyarakat.

IESR mengusulkan kebijakan pungutan ekspor batu bara sebagai alternatif untuk mendukung pendanaan transisi energi. Dengan pungutan ekspor sebesar 2,5-5%, Indonesia dapat mengumpulkan dana hingga US$2,5 miliar per tahun.

Dana itu dapat digunakan untuk investasi energi terbarukan dan pengembangan jaringan listrik sehingga realisasi janji transisi energi dipercepat.

Menurut estimasi PLN, percepatan pengembangan EBT di sektor ketenagalistrikan membutuhkan investasi sebesar US$235 miliar hingga 2040. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memenuhi tuntutan global akan produk rendah emisi.

Selama 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mulai merumuskan strategi konkret untuk menekan subsidi energi fosil, mempercepat pensiun PLTU, dan meningkatkan investasi energi terbarukan. Komitmen tersebut penting untuk mewujudkan janji transisi energi yang telah disampaikan kepada dunia.

Demikian informasi seputar realisasi janji transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Androidbo.Com.